Tugas Softskill minggu-2

BUMN dan Parpol Sulit Dipisahkan?

penulis : Maria Natalia | Jumat, 21 Januari 2011 | 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Muharram, mengatakan, hubungan antara badan usaha milik negara dan partai politik tidak terpisahkan. Menurut dia, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.

"Ini seperti gradasi warna. Dulu (Orde Baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada gradasinya, seperti warna biru, hijau, merah. Ya, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini," kata Ecky dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/1/2011).

Pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo, mengatakan, saat ini mustahil membebaskan BUMN dari pengaruh politik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara politisasi dan profesionalitas BUMN. "Sebenarnya mustahil membebaskan BUMN dari partai politik, dari dulu sampai sekarang. Kadang bilangnya mau profesional menjalankan BUMN, tetapi ternyata ada pengaruh politik juga. Ada kelompok biru, kuning, ya kita tahu sendirilah. Itu bukan jadi rahasia lagi," kata Ikhsan.

Namun, ia berpendapat, terlepas dari adanya intervensi politik di tubuh BUMN, jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korup. "Mau politisi atau nonpolitisi yang ada di BUMN, kita tetap harus tahu latar belakang siapa dia, siapa yang ada di belakangnya. Kata kuncinya, jangan sampai ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam BUMN," kata Ikhsan.

Editor : Inggried

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/01/21/19405354/

BUMN.dan.Parpol.Sulit.Dipisahkan

Setiyanti Rianta (26212947)

BUMN harus dilepaskan dari lingkaran kekuasaan partai politik karena menjadi sumber KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta inefisiensi.
“Hal itu terlihat dari 161 BMN di Indonesia yang beraset sekitar Rp1.000 triliun hanya menghasilkan dividen untuk negara sekitar Rp4 hingga Rp6 triliun. Ini kan menunjukkan BUMN jelas telah tak berfungsi dengan semestinya,” ujar Ary Suta, hari ini.

Penyebab rendahnya dividen dari BUMN itu karena besarnya campur tangan partai politik dalam kegiatan BUMN atau mempengaruhi kebijakan BUMN. Setiap pemegang kekuasaan di Indonesia selama ini telah mencaplok kekayaan BUMN untuk kepentingan politik dan melanggengkan kekuasaan. Salah satu modus operandinya adalah dengan menempatkan orang yang propartai ke dalam BUMN. Untuk itu harus ada ketegasan bahwa partai politik tak boleh menguasai BUMN.

Karut-marut ini sesungguhnya dapat diminimalkan seandainya rencana transformasi perusahaan negara dan Kementerian BUMN diimplementasikan secara konsisten. Sejak dulu didengungkan perlunya sterilisasi BUMN dari “tangan-tangan” politik. Salah satu caranya, dengan memisahkan sejauh mungkin BUMN dari peluang intervensi politik dan birokrasi pemerintahan lewat pembentukan super-holding, yang menggantikan peran Kementerian BUMN. 

Peluang korupsi juga perlu dipersempit dengan memperketat kontrol. Untuk mempermudah pengawasan itu, rencana pemerintah menyusutkan jumlah perusahaan negara menjadi tinggal separuhnya perlu segera direalisasi. Langkah ini pun akan mempercepat proses transformasi dan perbaikan kinerja BUMN. Karena itu, tak perlu pemerintah menunggu BUMN hingga “sekarat” baru dilikuidasi. Peleburan BUMN di sektor perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan farmasi bisa menjadi pionir agar performanya menjadi lebih bugar. Dengan sinergi ini, diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah nantinya tak hanya mampu sejajar dengan swasta lokal, tapi juga mampu bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan hal itu, sudah sepatutnya ego sektoral kementerian teknis yang menaungi BUMN dikesampingkan. Dan yang terpenting, dibutuhkan keberanian pemerintah melakukan terobosan, meski bisa jadi kebijakan ini tak populer dan menuai kritik tajam.

Siti Latifah (27212060)

Dalam partai politik BUMN sangat berperan penting dalam mewujudkan perkembangan mobilitas modal,investasi, dan senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya ketertiban sertan keadilan social (begitu juga dengan PARPOL). Partai dikatakan maju apabila telah meneguhkan

prinsip yang di janjikannya kepada rakyat dan membuktikannya tanpa banyak bicara / janji-janji palsu, itulah sikap bijaksana dalam sebuah politik. Sebenarnya sulit untuk membebaskan PARPOL dari BUMN, di akibatkan karena ketidak professional pemimpinnya. Namun investasi politik di tubuh BUMN jauh lebih penting dalam menjaga BUMN dari perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Begitu banyaknya partai politik pada zaman order baru sekarang ini. Negara ini memang sudah banyak urusan-urusan yang dicampuri politik termasuk BUMN ini. Tetapi itu semua bukan alasan bagi para pemimpin untuk bisa selalu ikut campur, apa lagi keuangan Indonesia sekarang ini menurun diakibatkan para pemimpin dan anggotanya yang selalu berbuat korupsi terhadap uang milik Negara, bahkan kolusi pun juga dilakukannya. “Kolusi sebenarnya memiliki arti persengkokolan / kerja sama secara diam-diam”.

Para pemimpin seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, justru para pemimpin harus berusaha

semaksimal mungkin untuk mengambil hati rakyat. Karena rakyat lebih membutuhkan perhatian/keprihatinan para pemimpin dalam pendekatan dan penanggapan, sehingga pengarahnya harus di lakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. Meskipun demikian saya sebagai seorang mahasiswi, berharap para anggota politik maupun pemimpinnya bisa lebih bijaksana lagi dalam mengatasi masalah-masalah di Negara ini. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk memisahkan PARPOL dari BUMN, karena dua-duanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, Yaitu “Demi Kepentingan Negara dan Kesejahteraan Rakyat”.

Suriana Juniarti (27212205)

Menurut saya, hubungan BUMN dan PARPOL yang sulit dipisahkan ini akan memberikan dampak yang negative bagi BUMN itu sendiri. Apalagi disini dikatakan “Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.” Sehingga menyebabkan

Negara ini banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini. Apalagi, BUMN saat ini dini­lai masih boros , karena antara biaya ope­rasional dengan profit yang diha­silkan tidak se­banding. Masyarakat pasti dapat menduga bahwa pemborosan yang terjadi karena banyak ke­putusan yang tidak berbasis pada perhitungan bisnis, melainkan pa­da perhitungan politik.

Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah  menyarankan BUMN seharus­nya diberikan ke­sempatan untuk  me­ngembangkan bisnisnya.Perusahaan BUMN sebaik­nya diberikan keleluasaan untuk ber­kembang. Padahal kegiatan dan hasil dari BUMN itu sendiri akan memberikan peningkatan perekonomian bangsa. Dan tidak hanya itu, dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Wardah Solihah (27212659)

Komentar :

Setelah saya membaca artikel diatas mengenai “BUMN dan Parpol Sulit Dipisahkan?”

Maka saya dapat memberikan aurgumen hubungan antara badan usaha milik negara dan partai politik tidak terpisahkan. Menurut saya, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, tetapi saat ini oleh beberapa partai politik seiring dengan bertambahnya jumlah partai politik.

"Anggap saja dalam  warna. Dulu (Orde Baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada warna lainnya, seperti warna biru, hijau, merah. Ya, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik, termasuk BUMN ini," Campur tangan partai politk dalam BUMN sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi. Praktek tersebut memang sudah ada sejak dulu. Hal itu lah yang membuat citra BUMN sebagai kendaraan politik yang syarat Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN) menjadi buruk di mata masyarakat. bahwa kehancuran BUMN selama ini lebih disebabkan karena faktor KKN yang terjadi sejak zaman orde baru karena adanya unsur intervensi dari partai politik itu sendiri. Saya juga mengutip  “kentalnya campurtangan politik mengakibatkan keputusan yang diambil perusahaan tidak lagi murni untuk kepentingan perseroan. Ada saat tertentu BUMN memang harus didukung secara politik, agar mampu berkompetisi, mendorong daya saing, meningkatkan kinerja, dan mendapatkan akses pasar.

☂hαñk Ψσù☺