By KOMPAS.com - NasionalPublished: December
31, 2012 at 9:47 PMTags: hukum, kebijakan, korupsi, pemerintahan
JAKARTA, KOMPAS.com- Keanehan
dalam fungsi penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat saat membahas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara bersama pemerintah, sebenarnya dapat terlihat
setiap tahun. Salah satunya adalah saat DPR membahas mata anggaran belanja
negara untuk pengeluaran pembangunan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012,
pemerintah mengusulkan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi
setelah dibahas bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang
menjadi Rp 456,6 triliun.
Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia
(Formappi) Sebastian Salang, keanehan ini sebenarnya teramat nyata terlihat
karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan, DPR menguranginya.
Akan tetapi setelah APBN disahkan, dan pada pertengahan tahun, DPR membahas
APBN-Perubahan, barulah pengeluaran pembangunan kembali meningkat.
Dalam APBN-P 2012, pengeluaran pembangunan menjadi Rp 521
triliun. "DPR baru mengubah pengeluaran pembangunan di APBN-P. Kenapa
dilakukan saat pembahasan APBN-P, padahal kan waktunya mepet, menjelang akhir
tahun anggaran. Inilah anehnya. Makanya banyak sekali proyek-proyek fiktif.
Bahkan proyek-proyek yang dikorupsi ini, kebanyakan karena dapat anggaran saat
APBN-P. Ini menjadi modus kecurangan dalam pembahasan anggaran," kata
Sebastian.
Menurut dia, seandainya tak berniat curang, seharusnya nilai
pengeluaran pembangunan sudah sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR.
Apalagi pengeluaran pembangunan adalah untuk kepentingan publik.
Ini berbeda ketika DPR membahas belanja rutin untuk pegawai.
Justru awalnya pemerintah mengajukan pengeluaran rutin (belanja pegawai) dalam
APBN 2012 sebesar Rp 476,6 triliun. Tetapi setelah dibahas bersama DPR, nilainya
malah melonjak menjadi Rp 508 triliun.
Editor :
Marcus Suprihadi
Setiyanti
Rianta (26212947)
Komentar tugas
ke-4:
Seperti
sudah menjadi tradisi, setiap tahun pasti banyak kalangan parpol dan politisi
membutuhkan banyak dana segar. Tak pelak, struktur APBN pun mendapat sorotan
dari berbagai kalangan. Semua sudah jelas indikasinya, mulai dari penggunaan
dana hibah, dana sosial, dan dana kunjungan kerja yang bertujuan untuk
memobilisasi masyarakat. Nantinya dana ini akan digunakan untuk yang tidak
sesuai dengan harapan masyarakat yaitu untuk infrastruktur. Padahal, presiden
menyatakan APBN harus dikelola dengan baik dan efisien, dan semua itu hanya
wacana belaka.
Sejak lama APBN
Indonesia memang tidak pro rakyat dan justru lebih pro pada elit politik.
Dilihat dari RAPBN 2013 juga seperti itu, saat ini masih mengalami kontraksi
dimana struktur APBN belum pro masyarakat. Seharusnya, APBN itu harus pro
rakyat, karena telah diamanatkan oleh undang-undang. Tepatnya, pada pasal 3,
disebutkan kalau APBN itu harus dikelola dengan transparan, akuntabel dan sepenuhnya
dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dalam
hal ini penikmat APBN hanya segelintir orang saja. Boleh dikatakan jika
pemerintah dan DPR telah gagal mengelola APBN, karena tahun demi tahun
Indonesia selalu mengalami defisit anggaran.. Ujung-ujungnya pemerintah
melakukan pinjaman luar negeri untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.
Apalagi biasanya
tahun-tahun mendekati pemilu sangat dimungkinkan adanya indikasi bahwa anggaran
digunakan untuk politik. Postur anggaran yang tidak pro terhadap rakyat adalah
ulah dari pemerintah dan DPR yang menyetujui tersebut. Bisa saja karena
mendekati pemilu, mereka berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk pemilu. Tidak
hanya mendekati pemilu tetapi sebelum pemilu pun selalu begitu. Yang menjadi
permasalahan adalah mindset pemerintah dan DPR yang menyusun APBN sehingga
nantinya akan berakibat kepada pemerintahan berikutnya yang mau tidak mau akan
mengikuti rancangan sebelumnya.
Siti Latifah (27212060)
Komentar :
Mulai dari
korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, terkikisnya identitas bangsa,
dan lain lain.untuk itu kami warga Negara Indonesia menunggu solusi-solusi atas
berbagai masalah itu yang harus diselesaikan oleh para jajaran pemeritahan agar
tidak menimbulkan kecemasan serta tindakan menyimpang lainnya.
Pengeluaran
pembangunan yang di kurangi oleh DPR dalam pembahasan RAPBN banyak menimbulkan
berbagai masalah, terutama dalam proyek-proyek fiktif. Proyek tersebut menjadi
modus kecurangan dalam pembahasan anggaran di sebabkan oleh Korupsi. Seharusnya
nilai pengeluaran pembangunan sudah di naikan oleh DPR sejak RAPBN di bahas. Dalam
hal inisebaiknya pemerintah harus menindaklanjuti serta menyelesaikan
permasalahan yangmenyebabkan melonjaknya nilai pengeluaran pembangunan. Agar
kelancaran pengeluaran pembangunan dalam proyeksi, para pegawai mesti di ajak
menstabilkan pelaksanaan proyektersebut. Agar tidak ada campur tangan
oknum-oknum yang berbuat curang dengan mengambil dana anggaran belanja.
Demi kepentingan publik apa susahnya si berusaha semaksimal
mungkin demi kesejahteraan Bangsa & Negara. Begitu banyaknya masalah
korupsi, pemerintah sampaiketeteran menangani kasus tersebut, itu semua di
sebabkan karena para lembaga Pemerintah &Dewan Perwakilan kurang
memperdulikannya, tetapi hanya mementingkan lembaganya sendiri yang menyebabkan
para anggotanya begitu mudah melaksanakan tindakan Korupsi. Semua iniperlu di
tangani oleh lembaga-lembaga lainnya. Contohnya : seperti BPK (Badan
Pemeriksaan Keuangan). Lembaga ini seharusnya berperan penting, supaya tidak
ada lagi kecuranganterhadap nilai pengeluaran pembangunan
Suriana
juniarti (27212205)
Komentar :
Dalam
artikel ini, jelas sekali terlihat bahwa ini merupakan tindak korupsi yang
dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti DPR. “Keanehan ini sebenarnya
teramat nyata terlihat karena giliran membahas RAPBN untuk pengeluaran pembangunan,
DPR menguranginya”. Kalimat inilah yang menjadi bukti bahwa adanya tindak
korupsi politik yang dilakukan DPR. Padahal, masalah pembangunan ekonomi
terutama infrasturktur public merupakan bagian terpenting untuk perekonomian
bangsa. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mengurangi
pengangguran. Caranya, pemerintah dapat membangun infrasturkur yang dapat
membuka lapangan pekerjaan seperti pertanian dan sebagainya. Dan tidak menutup
kemungkinan, tingkat kemiskinan dapat menurun.
Pada
kenyataannya, Pemerintah dan DPR mengabaikan aspek terpenting yang seharusnya
diperhatikan yakni rencana pembangunan ekonomi ke depan. Bahkan, pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang baik tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Seandainya tidak berniat curang, seharusnya nilai pengeluaran
pembangunan sudah ada sejak RAPBN dibahas, sudah dinaikkan oleh DPR. Apalagi
pengeluaran pembangunan ini adalah untuk kepentingan public dan juga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Wardah Solihah (27212659)
Komentar :
Dari
artikel diatas saya dapat memberikan sanggahan bahwa saya mulai mencium adanya
kejanggalan dalam kegiatan DPR mengenai APBN melainkan praktek korupsi. korupsi
itu terjadi karena terpengaruh ketidaktegasan pimpinannya. Karena itu, pimpinan
harus berintegritas, tauladan, antigratifikasi, dan menolak korupsi, kolusi,
dan nepotisme. "Dikatakan bahwa atasan harus berani pecat anggotanya.
Hukum dari mana kalau dia terima dari bawah?"
Dalam prakteknya jelas-jelas dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, pemerintah mengusulkan
pengeluaran pembangunan sebesar Rp 477,5 triliun. Tetapi setelah dibahas
bersama DPR, jumlah pengeluaran pembangunan justru berkurang menjadi Rp 456,6
triliun. Ini merupakan satu kejanggalan, orang tampaknya lupa, Indonesia di
masa orde baru telah mengingatkan kita bahwa lembaga eksekutif janganlah diberi
keleluasaan yang terlampau besar dalam menyusun anggaran, tanpa adanya
mekanisme pengawasan dari DPR. Singkatnya, keterlibatan DPR dalam pembahasan
APBN harus lebih diperhatikan kembali.
Sebenarnya hal semacam ini dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan di
Indonesia .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar